PDP Law
Personal Data Protection Law (Law 27 of 2022)
Indonesia
Enacted 2022, transition through 2024
Asia & Africa
Who must comply
Pengendali dan prosesor data publik maupun swasta yang memproses data pribadi individu di Indonesia, termasuk pihak di luar negeri yang berdampak pada orang di Indonesia.
Penalties
Denda administratif hingga 2 persen dari pendapatan tahunan, ditambah sanksi pidana dan denda korporasi untuk pengumpulan atau pengungkapan yang melanggar hukum.
Key obligations
- Memperoleh persetujuan yang sah, eksplisit, dan terekam jika menjadi dasarnya
- Memberikan pemberitahuan yang jelas tentang tujuan dan retensi
- Menghormati hak akses, koreksi, penghapusan, dan keberatan
- Menunjuk pejabat pelindungan data untuk pemrosesan tertentu
- Memberitahukan pelanggaran kepada otoritas dan individu yang terdampak dalam waktu yang ditentukan
How ConsentX helps
Penangkapan persetujuan opt-in yang eksplisit dan terekam
Pemberitahuan tujuan dan retensi yang jelas
Alur permintaan hak dengan bukti
Tanda terima persetujuan untuk audit
Mesin aturan wilayah yang disesuaikan untuk Indonesia
Get PDP Law ready with ConsentX
This page was machine-translated and may contain errors. Please review the legal details with qualified local counsel before relying on it.
How to comply with PDP Law using ConsentX
- 1
Scan your website
Run a free scan to find every cookie and tracker on your site, so you know exactly what needs consent under PDP Law.
- 2
Show a geo-aware consent banner
Add the ConsentX banner. It detects each visitor region and shows the consent experience that PDP Law requires, automatically.
- 3
Block trackers until consent
Keep non-essential cookies and trackers blocked until the visitor agrees, so nothing fires before consent.
- 4
Record tamper-evident proof
Every choice is stored as a tamper-evident consent receipt you can produce in a PDP Law audit.
- 5
Handle data requests on time
Use the built-in DSAR workflow with SLA timers to answer access, deletion and opt-out requests within the legal deadline.
Frequently asked questions
Apakah UU PDP Indonesia memerlukan persetujuan eksplisit?+
Jika persetujuan menjadi dasarnya, persetujuan harus sah, eksplisit, terinformasi, dan terekam dengan jelas.
Kapan UU PDP Indonesia berlaku sepenuhnya?+
Undang-undang ini diberlakukan pada 2022 dengan masa transisi hingga 2024 bagi organisasi untuk patuh.